3.3 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Menurut Hackston dan Milne dalam Sembiring (2005), tangggung jawab sosial perusahaan sering disebut juga sebagai corporate social responsibility atau social disclosure, corporate social reporting, social reporting merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Gray et. al dalam Sembiring (2005) ada dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawabsosial yang dilaporkan. Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi CSRDI (corporate social responsibility disclosure index) berdasarkan indikator GRI (global reporting initiatives). Pengukuran CSRDI mengacu pada penelitian Haniffa, dkk (2005) dalam Dewi (2013), yang menggunakan contentanalysis dalam mengukur variety dari CSRDI. Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan.Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

Jurnal Penelitian yang berkaitan dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sebagai berikut :

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Sri Utami dan Sawitri Dwi Prastiti (2011) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Social Disclosure	Variabel Dependen dan Variabel Independen. Dimana : Y = CSR X1 = npm X2 = size X3 = age X4 = leverage X5= kepemilikan manajemen	Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Dan data diolah menggunakan program SPSS 17.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang termasuk klasifikasi high profile berjumlah 48 perusahaan. Dari 48 perusahaan tersebut, terdapat 21 perusahaan yang mengungkapkan pertanggungjawaban sosial di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang termasuk klasifikasi high profile mengungkapkan pertanggungjawaban sosial lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban sosial dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dimana perusahaan besar cenderung mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang lebih luas. Selain itu, juga

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2	Andi Kartika (2010) Dinamika Keuangan dan Perbankan, Universitas Stikubank Karakteristk Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	Variabel Dependen dan Variabel Independen. Dimana: Y   = CSR X1 = Size Perusahaan X2 = Profitabilitas X3 = Basis Perusahaan X4 = Tipe Perusahaan X5 = Likuiditas	Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Untuk mengolah data digunakan program SPSS.	Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh size perusahaan, profitabilitas, basis perusahaan dan likuiditas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Ukuran perusahaan mempunyai pe-ngaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel size mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Tipe industri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial. Perusahaan high profile merupakan perusahaan yang memiliki consumer visibility, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi sehingga perusahaan seperti ini menjadi sorotan masyarakat. Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
3	Rita Anugerah, Roland Hutabarat, dan W. Faradilla (2010) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau PengaruhUkuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan	Variabel Dependen dan Variabel Independen. Dimana : Y  = CSR X1= Ukuran Perusahaan X2= Leverage X3= Profitabilitas	Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Untuk mengolah data digunakan program SPSS 15.	Berdasarkan pengujian hipotesis 1 ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab social perusahaan. Berdasarkan pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa tingkat leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.  Berdasarkan pengujian hipotesis 3 ditemukan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Menunjukkan semakin besar profitabihtas, semakin banyak pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.

Referensi :

Sri Sulastini. 2007. :Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Social Disclosure Perusahaan Manufaktur yang Telah Go Public” Jurnal Ekonomi, UNNES.

Andi Kartika. 2010. “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 2, No. 1.

Rita Anugerah, Roland Hutabarat, dan W. Faradilla. 2010. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI”, Jurnal Ekonomi, Universitas Riau.

Eddy Sembiring. 2005. “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan tanggung Jawab Sosial : Study Empiris Pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta”, Simposium Nasional Akuntansi VIII. 

3.2 Tiga Dasar Pokok (Tri Bottom Line)

1. Definisi Tri Bottom Line

Tri Bottom Line terdiri dari people, Planet, Profit, atau dalam dunia bisnis dikenal dengan istilah “The Triple Bottom Line”. Ungkapan “triple bottom line” pertama kali diciptakan pada tahun 1994 oleh John Elkington, pendiri perusahaan konsultan dari Inggris bernama SustainAbility. Saat ini, konsep people, planet, profit menjadi hal utama yang harus diperhatikan seluruh perusahaan di dunia, utamanya bagi mereka yang telah go public & perusahaan multinasional. John Elkington mengatakan bahwa perusahaan harus menyiapkan fondasi dasar sebuah perusahaan dengan “Triple Bottom Line” untuk membuat bisnis yang berkelanjutan dengan memberikan dampak positif terhadap lingkungan alam serta sosial.

         1.      Profit

People & Planet tidak akan dapat dilakukan jika sebuah bisnis tidak memiliki profit. Profit adalah unsur kunci yang dapat menjembatani antara sebuah bisnis dengan people & planet. Bagi sebuah perusahaan, profit merupakan tujuan wajib yang harus dicapai. Tidak ada yang salah, namun tinggal bagaimana pengelolaan profit itu. Bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata, namun juga untuk lingkungan alam & sosial. Dalam perjalanannya, konsep People, Profit, Planet telah menjadi hal wajib bagi perusahaan-perusahaan besar. Bahkan semakin banyak perusahaan yang menggunakan konsep People, Profit, Planet bukan hanya sebagai program CSR, namun sebagai model bisnis mereka.

2.      Planet

Global warming, perubahan iklim, penebangan liar, overfishing, semakin sering kita dengar isu lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa serta merta menyalahkan alam. Ya, semua isu lingkungan yang terjadi tidak lain adalah kelalaian kita sendiri dalam menjaga alam. Dalam hal ini, bisnis berkelanjutan adalah bisnis yang ikut berkontribusi menjaga & memerbaiki lingkungan alam, tidak hanya eksploitasi sumber daya alam demi profit semata, namun tidak bertanggung jawab.

3.      People

Sebuah perusahaan didirikan oleh seorang manusia dengan memekerjakan manusia & untuk memberikan dampak positif bagi manusia pada perusahaan itu & manusia disekitarnya. Artinya, fokus utama dari pendirian sebuah perusahaan adalah manusianya, bukan gedung perusahaannya, bukan keuntungan semata, ataupun yang lainnya. Dalam arti lain, bisnis berkelanjutan adalah bisnis yang memanusiakan manusia atau sebuah bisnis yang berorientasi sosial. Biasanya perusahaan menerapkan konsep “People” pada program CSR pendidikan seperti beasiswa, pelatihan UKM, & pembinaan ibu rumah tangga.

Referensi :

-          Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta

-          http://madeinkampus.com/peopleplanetprofit/

3.1 Pengungkapan, Pengungkapan Sukarela dan Pengungkapan Wajib (Mandatory)

A.    Pengungkapan

Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber‑sumber keuangan, undang‑undang, berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor‑faktor lainnya.

Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika serikat, Inggris dan Negara‑negara Anglo Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Di pasar-pasar tersebut, kepemilikan cenderung tersebar luas di antara banyak pemegang saham dan perlindungan terhadap investor sangat ditekankan. Investor institusional memainkan peranan yang semakin penting di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan nilai pemegang saham yang meningkat. Pengungkapan publik sangatlah maju sebagai respons terhadap akuntanbilitas perusahaan kepada publik.

Di kebanyakan negara-negara lain (seperti Prancis, Jepang dan beberapa negara pasar yang berkembang), Kepemilikan saham masih tetap sangat terkonsentrasi dan bank (dan atau pemilik keluarga) secara tradisional menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Bank‑bank ini, kalangan dalam dan lainnya memperoleh banyak informasi mengenai posisi keuangan dan aktivitas perusahaan.

      B.     Pengungkapan Sukarela

Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan saat mendatang secara sukarela. Keuntungan dari pengungkapan tersebut mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analisis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas dan biaya modal yang lebih rendah. Laporan yang paling terkini menyokong pandangan bahwa perusahaan bisa mencapai keuntungan dalam pasar modal dengan mempertinggi pengungkapan mereka secara sukarela. Karena investor di seluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan lebih tepat waktu, tingkat pengungkapan sukarela semakin meningkat baik di negara-negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar yang sedang berkembang. Dalam sebuah karya ilmiah klasik, penulis berpendapat bahwa komunikasi manajer dengan investor tidak sempurna ketika :

            1.      Manajer memiliki informasi kuat tentang perusahaan mereka

            2.      Insentif manajer tidak sesuai dengan bunga dari semua pemegang saham

            3.      Peraturan akuntansi dan audit tidak sempurna.

Bukti‑bukti kuat mengindikasikan bahwa manajer perusahaan sering memiliki insentif yang besar untuk menunda pengungkapan berita buruk, “mengatur” laporan keuangan mereka untuk memastikan kesan perusahaan yang lebih positif, dan menekankan keadaan dan prospek keuangan perusahaan. Persasingan yang buruk tercipta ketika pemilik informasi dibentuk oleh publik mungkin mengimbangi keuntungan dari pengungkapan secara penuh. Walaupun mekanisme ini bisa mempengaruhi praktik dengan kuat, manajer biasanya meliputi keuntungan yang tidak terpenuhi dengan kebutuhan laporan biaya berlebihan. Dengan demikian, pemilihan pengungkapan manajer mencerminkan keseluruhan akibat keperluan pengungkapan dan insentif mereka untuk menguraikan informasi dengan sukarela. Sejumlah aturan, seperti aturan akuntansi dan pengungkapan, dan pengesahan oleh pihak ketiga (seperti auditing) dapat memperbaiki berfungsinya pasar. Aturan akuntansi mencoba mengurangi kemampuan manajer dalam mencatat transaksi‑transaksi ekonomi dengan cara yang tidak mewakili kepentingan terbaik pemegang saham. Aturan pengungkapan menetapkan ketentuan‑ketentuan untuk memastikan bahwa para pemegang saham menerima informasi yang tepat waktu, lengkap dan akurat.

     C.     Pengungkapan wajib

Bursa efek dan badan regulator pemerintah umumnya mengharuskan perusahaan- perusahaan asing yang mencatatkan saham untuk memberi informasi keuangan dan informasi non keuangan yang sama dengan yang diharuskan kepada perusahaan domestik. Perusahaan asing yang sahamnya tercatat pada suatu bursa efek umumnya memiliki fleksibilitas dalam prinsip akuntansi yang digunakan dan ruang lingkup pengungkapan. Dikebanyakan Negara, perusahaan – perusahaan asing yang tercatat sahamnya harus menyerahkan kepada bursa efek. Setiap informasi yang diumumkan, yang dibagikan kepada para pemegang saham atau yang dilaporkan kepada badan regulator di pasar domestik. Namun demikian, kebanyakan negara tidak mengawasi atau menegakkan pelaksanaan ketentuan ‘kesesuaian pengungkapan antar wilayah (yuridiksi).

Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara satu negara dengan negara lain. Negara‑negara Anglo Amerika seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang ditegakkan secara luas dan ketat. Sebaliknya, perlindungan kepada para pemegang saham kurang mendapat perhatian di beberapa negara lain seperti Cina contohnya, yang melarang insider trading (perdagangan yang melibatkan kalangan dalam) sedangkan penegakan hukum yang lemah membuat penegakan aturan ini hampir tidak ada.

Referensi :

-          Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta

-          https://latipahrabbani3103.wordpress.com/2017/04/03/akuntansi-internasional-pelaporan-dan-pengungkapan/

TUGAS 2.3. AKUNTANSI DI ASIA

AKUNTANSI DI ASIA

1.    JEPANG

Di Jepang, standar akuntansi harus tunduk kepada :

Ø Income Tax Law (Zeiko)

Income tax law menentukan pendapatankena pajak. Semua biaya dan catatan untuk tujuan pajakharus dimasukkan untuk tujuan pelaporan.

Ø Financial Accounting Standard Of Business Enterprises, yang berisi standar umum, standar laporan rugi laba dan standar neraca.

Ø Pernyatan dari audit Committee Of The Japanesse Institute Of Certified Public Accountant.

Perusahaan yang terdapat dipasar modal, wajib membuat neraca, laporan rugi laba, laporan bisnis, laba ditahan, serta cash flow dan supporting schedule. Tujuan dari laporan keuangan dijepang adalah untuk melindungi kreditor dan investor yang telah ada. Sebagian laporan keuangan disajikan dengan basis historical cost daan akrual. Securities dan exchange law mengharuskan perusahaan yang terdaftar dipasar modal membuat  laporan keuangan konsolidasi mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasi serta membuat laporan segmen berdasarkan pasar industri, geografi, dan penjualan.

JICPA merupakan organisasi profesi CPA di Jepang. Seluruh CPA harus menjadi anggota JICPA. Selain menyediakan tuntunan dalam pelaksanaan suatu audit, JICPA menerbitkan tuntunan implementasi dalam masalah – masalah akuntansi dan melakukan konsultasi dengan BADC dalam mengembangkan standar akuntansi. Standar auditing yang diterima secara umum (mirip dengan yang ada di Amerika Serikat), lebih disebarluaskan oleh BADC daripada oleh JICPA. Badan pengawas akuntan publik bersertifikat dan auditing didirikan pada tahun 2003. Sebagai lembaga pemerintah, badan tersebut dirancang untuk mengawasi dan memperhatikan profesi auditing dan meningkatkan kualitas auditing di Jepang.

Perubahan besar dalam penentapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukkan badan standar akuntansi di Jepang (Accounting Standards Board of Japan – ASBJ) dan lembaga pengawasyang terkait dengannya yang dikenal sebagai lembaga standar akuntansi keuangan  (Financial Accounting Standards Foundation – FASF). Keduanya didirikan oleh 10 organisasi sektor swasta, termasuk JICPA, Federasi Organisasi Ekonomi Jepang (Keidanren), Bursa Efek Tokyo , dan tuntunan implementasi di masa depan.

2.    CINA

Cina memiliki seperempat penduduk dunia dan reformasi berorientasi pasar telah membantu dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari perenccanaan pusat bergaya Soviet menjadi lebih berorientasi pasar tetapi masih berada dibawah kendali Partai Komunis. Untuk mencapai hal ini, pihak berwenang mengubah ke suatu sistem tanggung jawabrumah tangga dalam sektor pertanian dari sistem kolektif kuno, meningkatkan wewenang pejabat lokasi dan manajer – manajer pabrik dalam industri, mengizinkan bermacam – macam perusahaan berskala kecil dalam bidang jasa dan manufactur ringan, dan membuka perekonomian terhadap investasi dan perdagangan yang meningkat. Pada tahun 1993, para pemimpin Cina menyetujui reformasi jangka panjang tambahan yang ditujukan yang ditujukan untuk memberi fleksibilitas yang lebih banyak terhadap institusi – institusiberorientasi pasar. Karakter utama meliputi sistem kepemilikian berupa saham, privatisasi, perkembangan bursa efek terorganisir, dan pencatatan saham – saham perusahaan Cina pada dasar modal Barat. Namun demikian perusahaan – perusahaan negara masih terus mendominasi kebanyakan industri kunci dalam sebuah perekonomian yang disebut oleh Cina sebagai “Perekonomian Pasar Sosialis,” yaitu perekonomian terencana dengan adaptasi pasar.

Metode pembelian wajib digunakan untuk mencatatpenggabungan usaha dan goodwill harus dihapusbukukan selama tidak lebih dari 10 tahun. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan terhadap perusahaan lain melebihi 20 persen. Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan. Akun – akun anak perusahaan dikonsolidasikan apabila kepemilikan melebihi 50 persen dan atau terdapat kekuatan  untuk mngendalikan. Untuk anak perusahaan luar negeri, neraca ditranslasikan berdasarkan kurs nilai tukar akhir tahun, laporan laba rugi ditranlasikan pada kurs nilai tukar rata – rata sepanjang tahun, dan setiap perbedaan translasi disajikan sebagai cadangan dalam ekuitas.

3.    INDIA

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

a.    Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa inggris

b.    Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui Akta Perusahaan yang berisikan Kitab Akuntansi. Menurut Akta tersebut, Kitab Akuntansi :

Ø  Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan

Ø  Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan system akuntansi pencatatan ganda

c.    Lembaga yang bertanggungjawab atas izin profesi Akuntansi, pengembangan standart dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant of India. Institute tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi

d.   Standar Akuntansi India atau Indian Accounting Standards (AS) diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar (Accounting Standards Board), Standart Asuransi dan Auditing atau(Auditing Assurance Standards) diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar

e.    Pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India(SEBI)

Pelaporan Keuangan

1.    Neraca dua tahun

2.    Laporan Laba Rugi

3.    Laporan Arus Kas

4.    Kebijakan Akuntansi dan Catatan

Pengukuran Akuntansi

Ø    Penggabungan

Ø    Untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian, yang disebut dengan amalgamation

Ø    Goodwill

Ø    Dikapitalisasi, diamortisasi dan diuji impairmentnya (pengurangannya).

Ø    Penilaian asset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan asset tidak berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun

Ø    Biaya persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasi, FIFO, dan rata-rata

Ø    Sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa

Ø    Sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus

SUMBER – SUMBER :

·         Choi, Frederick D.S. and Meek, Gary K. 2005. “Akuntansi Internasional”.Edisi Kelima, Buku kedua.Salemba Empat. Jakarta.

·         Heti Triaswati, Arief Wasisto, dan Mahfud Sholihin. 2004. “Akuntansi Internasional”. Edisi 2005/2006. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.