AKUNTANSI
KOMPARATIF DIEROPA
1.
PERANCIS
Prancis merupakan penyokong utama penyeragaman
akuntansi nasional di dunia. Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General
(kode akuntansi nasional) pertama pada bulan September 1947. Revisi kode
tersebut dilakukan pada tahun selanjutnya terjadi pada tahun 1982 berdasarkan
direktif Keempat Uni Eropa (UE) 1986, rencana tersebut diperluas untuk
melaksanakan ketentuan dalam directive terhadap laporan keuangan konsulidasi
dan direvisi lebih lanjut pada tahun 1999.
Plan Comptable General berisi:
Ø Tujuan
dan prinsip akuntansi
serta pelaporan keuangan
Ø Definisi
aktiva,
kewajiban, ekuitas
pemegang saham, pendapatan dan beban
Ø Aturan pengakuan dan
penilaian
Ø Daftar
akun standar,
ketentuan mengenai penggunaannya,
dan ketentuan
lainnya
Ø Contoh
laporan keuangan dan aturan penyajiannya
Penggunaan wajib
daftar akun nasional yang sama tidak membebani bisnis Prancis karena
ketentuannya sangat diterima dalam praktik. Akuntansi Prancis sangat terhubung
dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legilasi
komersial (misalnya, Code de Commerce) dan undang-undang perpajakan yang
mengatur banyak akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang sebenarnya. Kedua
hal ini telah mendahului ketentuan tersebut. Code de Commerce telah ada pda
tahun 1673 dan ordonansi Colbert pada tahun 1681 (menteri keuangan pada masa
Lois XIV) dan dibuat oleh Napoleon pada tahun 1807 sebagai sebuah bagian dari
sistem hukum yang dia ciptakan, berdasarkan pada hukum tertulis. Undang-undang
pajak penghasilan yang pertama dibuat pada tahun 1914, dengan demikian
menghubungkan perpajakan dan keharusan untuk menyimpan catatan akuntansi.
Dasar utama untuk regulasi akuntansi di
Prancis adalah Undang-Undang Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983, yang
menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Kedua
naskah dasar tersebut dimasukkan kedalam Code de Commerce. Undang-undang
komersial dalam Code de Commerce memiliki ketentuan akuntansi dan laporan yang
luas. Persediaan aset dan utang tahunan diperlukan. Tinjauan yang baik dan
benar untuk laporan keuangan harus diberikan, dan catatan akuntansi tertentu
diberikan pesanan khusus dalam kelanjutan hukum tertentu. Catatan akuntansi,
yang secara hukum memberikan bukti dan verifikasi, sangat dianggap sebagai
sumber informasi untuk pengambilan keputusan.
Undang-undang perpajakan juga sangat
mempengaruhi akuntansi di Prancis. Pengeluaran bisnis bisa dikurangi untuk
pajak hanya jika benar-benar dibukukan dan dituliskan dalam laporan keuangan
tahunan.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar
di Prancis:
1. Counseil
National de la Comptabilitie, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite
de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
3. Autorite
des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre
des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik)
5. Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional
Undang-Undang Auditor)
CNC terdiri dari 58 anggota yang mewakili
profesi akuntansi, pegawai sipil, dan atasan, persatuan dagang, dan
kelompok-kelompok sektor swasta lainnya. Tergabung dengan Kementerian Ekonomi
dan Keuangan, CNC mengeluarkan peraturan dan rekomendasi pada masalah-masalah
akuntansi dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan peraturan
ersebut. CNC mengkonsultasikan masalah-masalah akuntansi yang memerlukan
regulasi, tapi tidak memiliki kekuatan pengaturan atau pelaksanaan. Sebagian
besar pekerjaan teknis CNC dilakukan oleh komite atau staf anggota CNC. Sebuah
Urgent Issues Committee tergabung dalam CNC untuk menyelesaikan masalah-masalah
akuntansi yang memerlukan resolusi yang cepat. Penunjukan dalam CNC sangat
bergengsi, dan rekomendasinya sangat berbobot.
Oleh karena kebutuhan akan cara penyediaan
otoritas pengaturan yang luwes dan cepat untuk standar akuntansi, CRC didirikan
pada tahun 1998. CRC mengubah peraturan dan rekomendasi CNC menjadi regulasi
yang mengikat. Di bawah kekuasaan hukum Kementerian Ekonomi dan Keuangan, CRC
memiliki 15 anggota, yang diantaranya merupakan perwakilan dari kementerian
yang berbeda, CNC, AMF, OEC, dan CNCC, dan hakim dari dua pengadilan tertinggi
di Prancis. Regulasi CRC dipublikasikan dalamOfficial Journals of the French
Republic setelah mendapatkan persetujuan menteri. Jadi, CRC memiliki
kekuatan pengaturan yang sebenarnya.
Perusahaan-perusahaan Prancis secara
tradisional kurang bergantung pada pasar modal daripada sumber-sumber keuangan
lainnya. Organisasi Prancis-AMF- yang sepadan dengan Securities and
Exchange AS memiliki pengaruh penting yang terbatas pada susunan
standar akuntansi. AMF mengawasi masalah-masalah pasar yang baru dan operasi
pasar modal regional dan nasional. AMF memiliki otoritas untuk mengeluarkan
antara laporan dan pengungkapan tambahan untuk perusahaan-perusahaan yang
terdaftar. Presiden Prancis mengangkat ketua AMF dan komisi setiap tahunnya
melapor kepada presiden. Susunan ini memberikan kebebasan dari departemen
pemerintah lainnya. AMF bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan
persyaratan laporan oleh perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar. Ada dua
divisi yang memeriksa kepatuhannya. Division of Corporate Finance (SOIF)
mengadakan sebuah tinjauan umum tentang aspek-aspek hukum, ekonomi dan keuangan
dari berkas-berkas dokumen AMF (termasuk laporan tahunan). Accounting
Devision (SACF) memeriksa kepatuhan standar akuntansi. AMF memiliki
kekuasaan yang besar untuk mewajibkan perusahaan mengubah artikel-artikel yang
meragukan dalam berkas-berkas mereka. Jadi diperlukan, AMF bisa mengambil
tindakan administratif terhadap sebuah perusahaan untuk memaksakan kepatuhan.
Di Prancis profesi akuntansi dan audit telah
lama terpisah. Akuntan dan auditor Prancis diwakili oleh dua badan, OEC dan
CNCC, walaupun adanya kesamaan dalam keanggotaannya. Sebenarnya, 80% dari
akuntan Prancis yang baik memenuhi persyaratan untuk keduanya. Dua badan
profesional tersebut mempertahankan hubungan dan kerja sama yang erat pada
masalah-masalah yang sama. Keduanya berpartisipasi dalam pengembangan standar
akuntansi melalui CNC dan CRC, dan mewakili Prancis dalam IASB.
Praktik akuntansi publik dan hak untuk
mendapatkan gelar expert-comptabledibatasi untuk para anggota OEC,
yang terikat dengan klien untuk menjaga dan meninjau catatan akuntansi dan
mempersiapkan laporan keuangan. Mereka mungkin juga memberikan layanan pajak,
sistem informasi, dan jasa penasihat manajemen. OEC berada di bawah yurisdiksi
Menteri Ekonomi dan Keuangan. Sebagian besar usahanya dicurahkan untuk masalah-masalah
praktik profesional, walaupun sebelum CRC didirikan semua usahanya memberikan
interprestasi dan rekomendasi pada penerapan legislasi dan regulasi akuntansi.
Sebaliknya, CNCC (asosiasi auditor resmi
profesional-commissaries aux comptes) berada di bawah yurisdiksi Menteri
Kehakiman. Menurut undang-undang, hanya auditor resmi yang boleh mengaudit dan
memberikan opini tentang laporan keuangan. CNCC mengeluarkan sebuah buku
pegangan anggota yang berisi standar profesional yang ekstensif. CNCC juga
mengeluarkan buletin informasi yang memberikan bantuan teknis. Audit di Prancis
secara umum sama dengan padanannya di tempat lain. Namun, auditor Prancis harus
melapor kepada oditur negara bagian untuk setiap tindakan kriminal yang mereka
dapati selama masa audit. Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (High
Council of External Auditors) didirika pada tahun 2003 untuk mengawasi
pekerjaan audit, khususnya dalam hal etika dan kebebasan. Layaknya CNCC,
lembaga tersebut berada di bawah Menteri Kehakiman. Undang-undang tahun 2003
juga mewajibkan penyertaan laporan auditor pada kendali internal.
AMF bertanggung jawab untuk mengawasi audit
perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Namun, AMF bergantung pada komite CNCC
(Comite de l’Examen National des Activites-CENA) untuk melakukan tinjauan mutu
audit demi kepentingannya. Dengan penetapannya bersama AMF, CENA memeriksa
audit dari setiap perusahaan yang terdaftar sedikitnya sekali dalam 6 tahun.
Pemeriksaan lebih lanjut juga dilakukan dalam kasus-kasus di mana pekerjaan auditor
dianggap tidak sempurna.
Laporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan hal-hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Catatan
atas laporan keuangan
4. Laporan
direktur
5. Laporan
auditor
Laporan keuangan dari
semua perusahaan dan perusahaan kewajiban terbatas lainnya di atas ukuran
tertentu harus diaudit. Perusahaan-perusahaan besar juga harus mempersiapkan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencegahan kebangkrutan bisnis dan
sebuah laporan sosial, yang keduanya merupakan ciri khas Prancis. Tidak ada persyaratan
untuk laporan perubahan dalam posisi keuangan atau laporan arus kas. Namun, CNC
merekomendasikan sebuah laporan arus kas, dan hampir semua perusahaan besat
Prancis menyertakannya. Perusahaan pribadi dan laporan gabungan sama-sama
diwajibkan, tapi kelompok usaha kecil dibebaskan dari persyaratan gabungan.
Code de Commerce memperbolehkan adanya laporan keuangan yang disederhanakan
bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah.
Untuk memberikan
tinjauan yang baik dan benar (image fidele), laporan keuangan harus
disiapkan sesuai dengan legislasi (regularite) dan dengan keyakinan yang
baik (sincerite). Fitur signifikan dalam laporan keuangan Prancis adalah
persyaratan untuk penulisan catatan kaki yang ekstensif dan rinci, termasuk
hal-hal berikut:
Ø Penjelasan
pengukuran aturan yang digunakan (misalnya kebijakan akuntansi)
Ø Perlakuan
akuntansi untuk barang dengan mata uang asing
Ø Laporan
perubahan dalam aset tetap dan depresiasinya
Ø Rincian
provisi
Ø Rincian
setiap revaluasi
Ø Laporan
utang dan piutang menurut waktunya
Ø Daftar
anak perusahaan dan pembagian saham
Ø Jumlah
tanggungan pensiun dan kepentingan pengundruan diri lainnya
Ø Rincian
pengaruh pajak pada laporan keuangan
Ø Jumlah
rata-rata karyawan yang diurutkan menurut kategorinya
Ø Analisis
perputaran menurut aktivitas dan secara geografi.
Laporan
direktur mencakup sebuah tinjauan tentang aktivitas perusahaan selama satu
tahun, prospek masa depan perusahaan, kejadian penting pasca-disusunnya neraca,
aktivitas riset dan pengembangan, dan sebuah ringkasan tentang hasil perusahaan
selama lima tahun terakhir. Laporan keuangan dari perusahaan komersial harus
diaudit, kecuali untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas, dan kemitraan.
Perusahaan-perusahaan
yang terdaftar harus memberikan laporan sementara per enam bulan dan, dimulai
pada tahun 2003, hasil dari kegiatan lingkungan mereka. Di antara hal yang
lain, harus ada informasi yang diberikan untuk:
Ø Pemakaian
air, bahan baku, dan energi, dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan
efisiensi
energy
Ø Aktivitas
untuk mengurangi polusi di udara, air, atau tanah, termasuk polusi suara, dan
biayanya
Ø Jumlah
penyisihan untuk risiko terkait lingkungan
Undang-undanng
prancis juga berisi ketentuan yang ditujukan untuk mencegah kebangkrutan (atau
mengurangi akibatnya). Pemikirannya adalah bahwa perusahaan yang memiliki
pemahaman yang baik tentang masalah keuangan internal mereka dan mempersiapkan
proyeksi yang aman bisa menghindari masalah keuangan dengan lebih baik. Maka,
perusahaan-perusahaan yang lebih besar mempersiapkan 4 dokumen: laporan arus
kas, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, laporan estimasi
laba rugi, dan sebuah rencana bisnis. Dokumen-dokumen ini tidak diaudit, tapi
hanya diperiksa oleh auditor. Dokumen-dokumen tersebut hanya dikirim kepada dewan
direktur dan perwakilan pegawai; dokumen tersebut tidak diberikan kepada
pemegang saham atau masyarakat umum kecuali diberikan secara sukarela (seperti
laporan arus kas). Jadi, informasi ini dirancang sebagai sebuah sinyal
peringatan awal internal untuk manajemen dan pekerja.
Sebuah
laporan keuangan sosial juga diperlukan untuk semua perusahaan dengan pegawai
berjumlah 300 orang atau lebih. Laporan ini menjelaskan, menganalisis, dan
melaporkan masalah-masalah pelatihan, hubungan industri, kondisi kesehatan dan
keselamatan, tingkat gaji dan kepentingan pekerjaan lainnya, dan banyak kondisi
tambahan yang berhubungan dengan lingkungan kerja lainnya. Laporan ini
diwajibkan bagi perusahaan-perusahaan pribadi, bukan kelompok gabungan.
Patokan Akuntansi
Perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar
mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan
perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun,
semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat
perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum
untuk membagikan deviden dan menghitung penghasilan wajib pajak. Di bawah ini
akan diberikan sebuah contoh laporan keuangan dari perusahaan Prancis yang
terdaftar. Saint-Gobain, sebuah perusahaan produk materiel dan kontruksi yang
terdaftar di pasar modal Paris dan pasar modal Eropa lainnya, menjelaskan
kebijakan akuntansinya untuk laporan keuangan gabungan dan terpisah.
Aset-aset berwujud biasanya dihitung
berdasarkan nilai perolehan. Walaupun revaluasi diperolehkan, tetap dikenakan
pajak sehingga jarang ditemukan dalam praktiknya. Aset-aset didepresiasikan
menurut ketentuan pajak, biasanya dengan menggunakan metode garis lurus atau
saldo menurun. Tambahan depresiasi pajak juga kadang-kadang ada, dalam kasus
jumlah tambahan yang diambil ditunjukkan sebagai beban luar biasa pada laporan
laba rugi dan kredit bersesuaian sebagai pajak yang berhubungan dengan provisi
dalam ekuitas. Persediaan harus dihitung pada nilai terendah atau nilai yang
dapat dicapai dengan menggunakan metode first in, first out (FIFO)
atau metode rata-rata tertimbang.
Contoh : Kebijakan Akuntansi Saint-Gobain
Catatan untuk laporan keuangan gabungan
Laporan keuangan gabungan dari Compagnie de
Saint-Gobain dan cabang-cabangnya (bersama “Group”) ini telah disusun sesuai
dengan International Financial Reporting Standards (IFRS),
yang digunakan oleh Uni Eropa pada 31 Desember 2005.
Catatan untuk laporan keuangan perusahan induk
Laporan keuangan dari Compagnie de Saint-Gobain
telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh
French Chart of Accounts pada tahun 1999.
Biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya,
tapi bisa dikapitalisasi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jika dikapitalisasi,
biaya riset dan pengembangan haru diamortisasi kurang dari lima tahun.
Aset-aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi, dan biaya sewa dibebankan.
Kepentingan pensiun dan pengunduran diri biasanya dibebankan ketika dibayarkan,
dan tanggungan masa depan jarang diakui sebagai utang. Kemungkinan kerugian
yang jumlahnya bisa ditentukan dengan akurasi yang pantas juga diakui. Banyak
risiko dan ketidakpastian yang bisa dituliskan, seperti yang berhubungan dengan
proses pengadilan, restrukturisasi, dan asuransi-diri; hal ini memungkinkan
adanya kesempatan untuk merekayasa pendapatan. Adanya hubungan antara catatan
perusahaan dan pajak penghasilan, perusahaan tidak menghitung pajak yang
ditangguhkan dalam laporan keuangan perusahaan pribadi. Simpanan wajib harus
diadakan dengan perhitungan 5% dari penghasilan per tahun hingga simpanannya
sesuai dengan 10% modal awal.
Dengan adanya beberapa pengecualian, aturan
Prancis mengenai laporan keuangan gabungan yang mengikuti pendekatan isi pokok
laporan kewajaran penyajian daripada bentuknya. Dua pengecualian tersebut yaitu
bahwa utang untuk kepentingan pasca-pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman
keuangan tidak perlu dikapitalisasi. (Dalam kedua kasus, laporan kewajaran
penyajian untuk akrual dan kapitalisasi direkomendasikan, tapi menjadi
pilihan). Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung dengan menggunakan metode
kewajiban, dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan.
Metode pembelian biasanya digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis, tapi
metode penyatuan boleh digunakan dalam kondisi tertentu. Goodwill biasanya
dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan, tapi tidak ada jangka
waktu tertentu periode amortisasi yang spesifik. Goodwill tidak
diperlukan untuk uji penurunan nilai. Gabungan proposional digunakan untuk
usaha bersama dan metode ekuitas digunakan untuk menghitung investasi dalam
entitas non-gabungan di mana pengaruh yang signifikan diuji. Translasi mata
uang asing sesuai dengan IFRS, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. JERMAN
Dalam sebuah kejadian besar, Corporation Law
1965 memindahkan sistem laporan keuangan Jerman ke arah pemikiran Inggris –
Amerika (tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar). Dibutuhkan
lebih banyak pengungkapan, penggabungan terbatas, dan laporan manajemen
perusahaan. Laporan manajemen dan persyaratan audit tambahan menjadi
persyaratan hukum melalui Corporate Publicity Law tahun 1969.
Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa Keempat,
Ketujuh, dan Kedelapan semuanya memasuki undang-undang Jerman melalui
Comprehensive Accounting Act pada 19 Desember 1985. Legislasi ini sangat luar
biasa karena :
1. Menggabungkan
semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan, dan audit Jerman
ke dalam satu undang-undang;
2. Undang-undang
tunggal ini ditetapkan menjadi buku ketiga dari German
Commercial Code (HGB), sehingga bisa diterapkan untuk semua entitas
bisnis, dari kemitraan terbatas hingga perusahaan pribadi dan publik;
3. Peraturan
ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa.
Pada tahun 1998 ada
dua undang-undang baru yang dikeluarkan. Undang-undang yang pertama menambahkan
sebuah paragraf baru dalam buku ketiga German Commercial Code yang
memungkinkan perusahaan yang mengeluarkanekuitas atau utang pada pasar modal
resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keungan
gabungan mereka. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya penetapan
perusahaan sektor swasta untuk menyususn standar akuntansi bagi laporan
keuangan gabungan.
Perlindungan kreditor
merupakan perhatian utama dari akuntansi Jerman seperti yang dibubuhkan pada
Commercial Code. Penilaian neraca konservatif sangat penting bagi perlindungan
kreditor. Hal ini menciptakan kecendrungan untuk menilai rendah aset dan
memberi nilai yang tinggi untuk utang. Simpanan dianggap sebagai perlindungan
terhadap risiko yang tidak terduga dan kemungkinan kebangkrutan. Tindakan ini
juga menyebabkan adanya jumlah pendapatan konservatif yang menjadi dasar untuk
dividen pemilik. Jadi, akuntansi Jerman dirancang untuk menghitung jumlah
pendapatan yang tepat yang bisa menjaga kreditor setelah adanya pembagian
kepada pemilik.
Undang-undang
perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan
menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apapun yang dibukukan
dalam catatan keuangan sebuah badan usaha. Ketentuan pajak yang ada hanya bisa
digunakan jika benar-benar dibukukan. Ini berarti, diantara yang lain, bahwa
setiap depresiasi khusus atau drastis yang digunakan untuk kepentingan pajak juga
harus dibukukan untuk tujuan laporan keungan. Dominasi akuntansi pajak berarti
tidak ada perbedaan antara laporan keungan disusun untuk tujuan pajak dan yang
dipublikasikan dalam laporan keuangan.
Karakterisitik dasar
ketiga dari akuntasi Jerman adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang
dan pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritatif.
untuk memahami akuntansi Jerman, seseorang harus melihat pada HGB dan bentuk
keputusan hakim.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki
fungsi penyusunan standar akuntansi keuangan, karena hanya dipahami oleh
negara-negara yang berbahasa Inggris. German Institute memberikan konsultasi
tentang beragam proses pembuatan undang-undang yang memengaruhi akuntansi dan
laporan keuangan, tapi persyaratan hukum merupakan kekuasaan tertinggi.
Kosultasi yang sama diberikan oleh Frankurt Stock Exchange, persatuan dagang
Jerman, dan akademi akuntansi. Undang-undang tahun 1998 tentang kendali dan
transparansi memperkenalkan persaratan bagi Menteri Kehakiman untuk mengakui
dewan susunan standar nasional untuk memberikan tujuan-tujuan berikut:
Ø Mengembangkan
rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan.
Ø Menganjurkan
Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru.
Ø Mewakili
Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB.
German Accounting
Standards Committee (GASC), didirikan tidak lama sesudahnya, dan selanjutnya
diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyususn standar Jerman.
GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB), yang melakukan
perkerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntasi. GASB berisi tujuh orang
ahli audit, analisis keungan, akademis, dan industri yang mandiri. Kelompok
kerja dibentuk untuk menguji dan membuat rekomendasi atas masalah sebelum
mencapai dewan. Sebagai sebuah aturan, kelompok-kelompok kerja ini memiliki
perwakilan dari bidang perdagangan dan industri dan auditor, seorang dosen, dan
seorang analis keuangan. Pertimbangan GASB yang mengikuti sebuah proses dan
pertemuan bersifat terbuka. Ketika dikeluarkan, standarnya harus disetujui dan
dipublikasikan oleh Menteri Kehakiman.
Sistem penyusunan
standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di
Inggris, Amerika Serikat dan IASB. Standar GASB merupakan rekomendasi otoriter
yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Standar tersebut tidak
membatasi atau mengubah persyaratan HGB. GASB diciptakan untuk mengembangkan
susunan standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional.
Semenjak pendiriannya, GASB telah mengeluarkan German Accounting Standards
(GAS) pada masalah-masalah seperti laporan arus kas, laporan segmen,
pajak-pajak yang ditangguhkan, dan translasi mata uang asing.
Pada tahun 2003, GASB menerapkan sebuah
strategi baru yang menyejajarkan program kerja dengan upaya IASB untuk mencapai
sebuah pemusatan standar akuntansi global. Perubahan ini mengakui adanya
persyaratan Uni Eropa untuk IFRS bagi perusahaaan-perusahaan yang terdaftar.
Pada tahun 2004 didirikan Finacial accounting
Control Act untuk meningkatkan kepatuhan persyaratan laporan keuangan Jerman
dan IFRS oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Undang-undang tersebut
membuat dua susunan sistem pelaksanaan. Dewan sektor swasta, Financial
Reporting Enforcement Panel (FREP), meninjau laporan keuangan yang
tidak dianggap biasa. Dewan ini juga melakukan tinjauan acak pada laporan
keuangan. FREP bergantung pada perusahaan untuk memperbaiki semua masalahnya
dengan suka rela. FREP memberikan masalah-masalah yang tidak terpecahkan
pada Federal Supervisory Authority, dewan pengaturan sektor publik
yang mengawasi perdagangan saham (pasar modal) dan perbankan serta industri
asuransi.
Akuntan publik resmi di Jerman disebut
dengan Wirtchaftsprufer (WPs), atau pemeriksa perusahaan.
Semua WP secara hukum diwajibkan untuk bergabung dalam Chamber of Accountants
resmi. Auditor Oversight Commission, yang melapor pada Menteri Ekonomi dan
Perburuhan, bertanggung jawab atas pengawasan Chamber of Accountants. Dengan
standar internasional, profesi audit (akuntansi) Jerman adalah kecil.
Accounting Act tahun 1985 memperluas persyaratan audit untuk lebih banyak
perusahaan. Hasilnya, dewan auditor susunan kedua dibentuk pada akhir 1980-an.
Orang-orang ini yang dikenal dengan pemeriksa buku sumpah hanya diizinkan untuk
mengaudit perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, seperti yang dijelaskan
dalam undang-undang. Jadi, ada dua kelas auditor yang secara hukum setuju untuk
melakukan pemeriksaan audit perusahaan secara mandiri. Laporan audit Jerman
menekankan kepatuhan persyaratan daripada “tinjauan yang baik dan benar.”
Laporan Keuangan
Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan
akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran
perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Ada tiga kelas ukuran
usaha yaitu kecil, menengah, besar ditentukan berdasarkan total neraca, total
penjualan tahunan, dan jumlah pegawai. Perusahaan dengan saham yang dijual
secara umum selalu dianggap sebagai perusahaan besar. Undang-undang menetapkan
isi dan format laporan keuangan, yang mencakup hal-hal berikut:
Ø Neraca
Ø Laporan
laba rugi
Ø Catatan
Ø Laporan
manajemen
Ø Laporan
auditor
Perusahaan-perusahaan kecil dibebaskan dari
persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyusun sebuah neraca singkat.
Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah diperbolehkan menyusun laporan laba
rugi singkat. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah juga memiliki
persyaratan pengungkapan yang lebih sedikit untuk catatan mereka. Sebuah
laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas pemilik diharuskan untuk laporan
keuangan gabungan tapi tidak untuk laporan perusahaan pribadi.
Sebuah keistimewaan dari sistem laporan
keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi dari auditor kepada dewan
direktur dan dewan pengawas perusahaan. Laporan ini mengomentari prospek masa
depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang bisa mengancam
kelangsungannya. Auditor harus menjelaskan dan menganalisis artikel-artikel
dalam neraca yang memiliki pengaruh material terhadap posisi keuangan
perusahaan. Laporan ini bisa berjumlah ratusan halaman untuk
perusahaan-perusahaan besar Jerman, dan tidak diberikan untuk pemegang saham.
Laporan keuangan gabungan diwajibkan bagi
badan usahan di bawah manajemen gabungan dan dengan pemilihan suara terbanyak,
pengaruh dominan dengan berdasarkan kendali kontrak, atau hak untuk mengangkat
atau memecat sebagian besar dewan direktur. Perusahaan dalam kelompok tersebut
harus menggunakan prinsip akuntansi dan valuasi yang sama, tetapi tidak harus
sama dengan yang digunakan dalam laporan perusahaan pribadi. Dengan cara ini,
metode akuntansi berdasar pajak dalam akun pribadi bisa dihilangkan di akun
kelompok.
Semua perusahaan bisa menggunakan IFRS dalam
menyusun laporan keuangan gabungan dan memiliki pilihan untuk mengeluarkan
laporan keuangan perusahaan pribadi menurut IFRS untuk tujuan
informasional.
Pengukuran Akuntansi
Berdasarkan HGB,
metode pembelian (akuisisi) merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi
penyatuan kepentingan bisa diterima dalam keadaan tertentu. Metode pembelian
yang diizinkan ada dua, yaitu: metode buku dan metode revaluasi. Aset dan utang
yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada, dan setiap jumlah yang
ditinggalkan merupakan nilai baik (goodwill) untuk menutup kerugian
dalam ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk asosiasi yang memiliki 20% atau
lebih kepemilikan, tapi hanya dalam laporan keuangan gabungan.
Jerman merupakan
salah satu penganut paling loyal terkait prinsip harga perolehan yang merupakan
dasar untuk menilai aseet berwujud. Persediaan dicatat pada biaya atau pasar
yang lebih rendah; FIFO, LIFO, dan rata-rata merupakan metode untuk menentukan
biaya.
Biaya riset dan
pengembangan dibebankan saat terjadinya. Provisi sebagai estimasi beban atau
kerugian masa depan digunakan. Provisi harus disusun untuk beban pemeliharaan
tangguhan, jaminan produk, kerugian potensial dari transaksi yang tertunda, dan
kewajiban yang tidak pasti lainnya. Provisi memberikan perusahaan-perusahaan
Jerman banyak kesempatan
untuk mengatur pendapatan.
3. REPUBLIK
CEKO
Republik Ceko terletak di Eropa Tengah dan
berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan barat laut. Wilayahnya merupakan
bagian dari Kerajaan Aerio- Hungaria selama hampir 100 tahun (dari tahun 1620
hingga tahun 1918). Di pimpin oleh monarki Austria, Hapburgs. Kerajaan tersebut
runtuh pada akhir Perang Dunia I dan Negara merdeka Ccechostaria didirikan pada
tahun 1918. Hal ini berakhir pada tahun 1938 ketika Inggris dan Perancis
mengizinkan Nazi Jerman untuk mencaplok wilayah perbatasan Jerman dengan Ceko.
Dalam 1 tahun Hitler mengantar sebagian Negara tersebut dan pendudukan Nazi pun
telah dimulai. Setelah akhir Perang Dunia II, pemilihan umum tahun 1946 dan
gerakan politik selanjutnya membawa Partai Komunis merebut kekuasaan. Hal ini
memulai dominasi Uni Soviet terhadap Ceko yang bertahan hingga tahun 1989.
Perpecahan internal dalam rezim Uni Soviet dan runtuhnya pemerintahan Komunis
Ceko pada tahun itu menghadirkan adanya Velvet Revolution dan pendirian sebuah
pemerintahan baru pada tahun 1993.
Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali, seiring dengan
sejarah poitik negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya di gambarkan oleh
Negara-negara berbahaya Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia II.
Selanjutnya, dengan Pembangunan sebuah ekonomi sentral, praktik akuntansi
didasarkan pada contoh soviet. Kebutuhan administratif dari berbagai lembaga
pemerintahan yang penting dipenuhi melalui fitur-fitur tertentu seperti
penyeragaman daftar akun, metode akuntansi yang rinci, dan penyeragaman laporan
keuangan, wajib bagi semua badan usaha.
Tentu saja harga tidak mencerminkan pasar akan permintaan dan penawaran. Harga
di kendalikan secara terpusat, khususnya pada dasar cost plus. Kerugian
biasanya diberikan subsidi. Akuntansi merupakan kepentingan terbesar dalam
menjalankan sebuah badan usaha. Lebih lanjut lagi, informasi akuntansi di
anggap rahasia dan laporan keuangan tidak di publikasikan.
Setelah tahun 1939, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pusat.
Pemerintah mengubah susunan hukum dana dministratifnya untuk merangsang ekonomi
dan menarik investasi uang.Undang Undang perdagangan dan praktik diubah untuk
menyamakan dengan standar barat. Kendali harga di naikkan, Akuntansi di arahkan
ke gaya barat.
Ceko tidak langsung terpengaruh oleh proses ini. Pada tahun 1993, Prague Stock
Exchange mulai resmi berjalan. Dengan mempertimbangkan perkembangan
ekonomi dan politik yang dicapai pada Ceko pra-tahun 1938.
Privatisasi ekonomi mencakup pengembalian property kepada pemilik sebelumnya,
privatisasi kecil dimana lebih dari 20.000 toko, restoran, dan usaha-usaha
kecil lainnya dijual kepada masyarakat Ceko melalui lelang akibat, dan
serangkaian privatisasi besar lainnya. Sebuah elemen penting dari lelang
tersebut adalah adanya sistem kupon voucher yang memungkinkan penduduk Ceko
yang telah dewasa untuk membeli voucher investasi dengan harga tertentu.
Voucher-voucher tersebut di gunakan untuk membeli saham dari perusahaan
industry besar yang baru diprivatisaksikan.
Namun, banyak warga Ceko yang tidak memiliki
pengalaman sebagai pemegang saham, menjual saham mereka kepada bank investasi
yang dimiliki oleh bank-bank convisial Ceko. Salah satu akibatnya adalah
kepentingan untuk bank-bank tersebut, yang berakhir dengan kepemilikan
perusahaan yang sama dimana mereka menanamkan modalnya. Putaran kedua
privatisasi menggunakan lelang atau penjualan langsung, seringkali kepada
manajer perusahaan itu sendiri. Banyak dari badan usaha yang baru di
privsatisasikan tersebut langsung gagal. Hanya meninggalkan nama atau tanpa
jaminan dan memenuhi sistem pengadilan dengan kasus-kasus bisnis. Kedua
gelombang privtisasi tersebut saat ini dipandang sebagai sebuah kesalahan dalam
mencoba untuk melakukan terlalu banyak melakukan hal sekaligus. Pada tahun 1995
Repubublik Ceko menjadi anggota pertama pasca-komunis.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Akuntansi di Republik Ceko dipengarui oleh
Commercial Code dan Dekrit Mentri Keuangan. Pasar Modal sejauh ini memiliki
sedikit pengaruh dan walaupun Jerman merupakan asal Commercial Code, legalisasi
pajak tidak terpengaruh langsung. Seperti yang di bahas dalam bagian berikut.
Tinjauan yang baik dan benar yang ditanamkan dalam Accountansy Act dan diambil
dari EU Direction diartikan bahwa pajak dan akun keuangan diperlakukan secara
berbeda. Meskipun demikian hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada
substansi ekonomi dalam beberapa kasus.
Audit diatur oleh Act on Auditors, yang di keluarkan pada tahun 1992.
Undang-undang ini membentuk Chamber of Auditors, sebuah badan professional yang
mengatur dirinya sendiri dan mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian, dan
mempublikasikan auditor, penyusunan standart audit dan regulasi praktik audit.
Sebuah audit laporan keuangan di wajibkan untuk mensahkan laporan
perusahaan-perusahaan saham gabungan dan untuk perusahaan-perusahaan besar
dengan kewajiban terbatas. Audit dirancang untuk memastikan bahwa akun disimpan
menurut kegiatan yang diatur dari dekrit dan bahwa laporan keuangan memberikan
tinjauan yang baik dan benar dari posisi dan hasil keuangan perusahaan.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri atas:
1. Neraca
2. Akun
keuntungan dan kerugian(laporan laba rugi)
3. Catatan
Sesuai dengan
persyaratan EU Directives, catatan meliputi penjelasan kebijakan
akuntansi dan informasi relevan lain untuk menilai laporan keuangan. Contohnya
adalah informasi pegawau, pendapatan setiap bagian, dan kewajiban bersyarat.
Catatan juga harus memasukkan sebuah laporan arus kas. Laporan keuangan
gabungan diwajibkan untuk kelompok-kelompok yang memenuhi sedikitnya dua dari
kriteria berikut: (1) asset senilai CzK350 juta, (2) pendapatan sebesar CzK700,
(3) 250 pegawai. Perusahaan kecil lainnya tidak diwajibkan melakukan audit
memiliki persyaratan pengungkapan yang singkat. Perusahaan-perusahaan yang
tidak terdaftar memiliki pilihan untuk menggunakan IFRS atau standar akuntansi
Ceko untuk laporan keuangan gabungan mereka, tapi harus menggunakan standar
Ceko dalam laporan perusahaan pribadi mereka. Perusahaan yang terdaftar juga
diwajibkan untuk memberikan laporan laba rugi per 3 bulan.
Pengukuran Akuntansi
Metode akuisisi digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis. Goodwill yang
muncul dari kombinasi bisnis dimasukkan dalam tahun pertama penggabungan atau
dikapitalisasi dan diamortisasi selama tidak lebih dari 20 tahun. metode
ekuitas digunakan untuk perusahan rekanan yaitu perusahaan yang menggunakan
pengaruh signifikan tapi tidak terpengaruh, dan penggabungan proposional
digunakan untuk usaha patungan atau bersama.
Asset-aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya dan dihapus
pada umur ekonomis yang diharapkan. Persediaan dinilai pada biaya rendah atau
nilai bersih yang dapat dicapai, dan FIFO serta metode rata-rata memungkinkan
adanya asumsi aliran biaya (LIFO tidak). Asset yang dipinjamkan biasanya tidak
dikapitalisasi. Pajak penghasilan yang ditangguhkan diberikan sepenuhnya untuk
semua selisih sementara. Kerugian tak terduga dicatat dan diperkirakan.
Perusahaan d apat mengambil keputusan untuk pemeliharaan. Simpanan wajib
diharuskan. Keuntungan disesuaikan setiap tahun hingga mencapai 20% ekuitas
untuk korporasi dan 10% untuk kewajiban terbatas perusahaan.
4. BELANDA
Akuntansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik,
yaitu:
Ø Belanda
memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup
bebas tapi standar praktik yang tinggi.
Ø Belanda
merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah
kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua
aktivitas yang terpisah dan orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya
pengaruh kuat dari bursa saham.
Ø Akuntansi
di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis, akibatnya banyak
pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya
pada pengukuran akuntansi. Serta akuntan profesional sangat dihormati dan
memiliki pengaruh besar.
Ø Akuntan
Belanda juga mau menerima pemikiran asing. Belanda merupakan penyokong awal
dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan, dan laporan
IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Belanda
juga merupakan rumah bagi beberapa badan usaha multinasional besar dunia,
termasuk Philips, Royal Dutch Shell, dan Unilever. Melalui contoh
perusahaan-perusahaan besar multinasional ini telah memengaruhi laporan
keuangan dari perusahaan-perusahaan Belanda lainnya.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat
liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970.
Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif
dalam legislasi perusahaan dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan
keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa.
Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit berdasarkan perintah.
Undang-undang tersebut juga menyusun pembentukan Tripartie Accounting Study
Group dan melahirkan Enterprise Chamber. Isi ketentuan undang-undang tahun 1970
adalah:
Ø Laporan
keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan
hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan
dengan tepat.
Ø Laporan
keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
Ø Dasar-dasar
untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus
diungkapkan.
Ø Laporan
keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten dan pengaruh materiel dari
perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
Ø Informasi
keuangan yang komperatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam
laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.
Dutch Accounting Standards Board (DASB)
mengeluarkan pedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang terima (tidak terima)
secar umum. Dewan ini diisi oleh anggota-anggota dari tiga kelompok yang
berbeda, yaitu:
1. Penyusun
laporan keuangan (para pegawai)
2. Pengguna
laporan keuangan (perwakilan serikat dagang dan analis keuangan)
3. Auditor
laporan keuangan
DASB merupakan organisasi swasta yang didanai
oleh bantuan dari komunitas bisnis dan profesi audit. Aktivitasnya diatur oleh
Foundation for Annual Reporting (FAR). Walaupun pedoman dewan tidak memiliki
kekuatan hukum, pedoman tersebut telah lama diikuti oleh sebagian besar
perusahaan dan auditor. Sebagai sebuah bantuan dalam menyusun atau merevisi
pedoman, DASB menggunakan sebuah kerangka kerja konseptual yang merupakan translasi
dari kerangka kerja IASB. Meskipun demikian, satu-satunya aturan akuntansi yang
bisa dilaksanakan secara hukum adalah aturan yang ditetapkan dalam keputusan
laporan keuangan dan akuntansi dari undang-undang sipil Belanda.
Authority for the Financial Markets (AMF) Belanda
mengawaasi operasi bursa saham. Walaupun berada di bawah kekuasaan Menteri
Keuangan, AMF merupakan sebuah otoritas administratif yang memiliki otonomi
sendiri. Salah satu tanggung jawabnya pada tahun 2006 adalah mengawasi laporan tahunan
dan audit dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Financial Reporting
Division memastikan laporan yang disimpan dengan AMF telah sesuai dengan
undang-undang yang berlaku. Audit Firm Oversight Division memastikan standar
audit dapat diterapkan diikuti dengan baik.
Enterprise Chamber, sebuah dewan khusus
yang berhubungan dengan High Court of Amsterdam, merupakan sebuah keistimewaan
khusus dari sistem Belanda dalam melaksanakan kepatuhan persyaratan akuntansi.
Setiap pihak (pemegang saham, pegawai, serikat dagang & penuntut umum) yang
tertarik dapat menyampaikan keluhan pada majelis ini jika laporan keuangan
tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Majelis terdiri dari tiga hakim
dan dua akuntan berpengalaman, dan tidak ada juri.
Netherlands Institute of Registeraccountants
(NivRA), adalah dewan pengatur profesi audit di Belanda yang memiliki 14.000
anggota. Dewan ini bersifat otonomi dalam menyusun standar audit dan
undang-undang profesionalnya yang kuat dalam menentukan keadaan hukumnya. Di Belanda
ada dua jenis auditor: registeraccountants (RAs, atau anggota lembaga
akuntansi) dan akuntan administratif (AAs), namun NivRA mungkin akan terus
mendominasi audit dan akuntansi di Belanda.
NivRA berpartisipasi dalam Dutch Accounting
Standards Board dan dalam komisi-komisi yang berurusan dengan perubahan
undang-undang akuntansi dari undang-undang sipil. Para anggota NivRA tergabung
dalam Enterprise Chamber, pengajar akuntansi di universitas terkemuka di
Belanda, di IASB dan komite Uni Eropa, OECD, PBB dan International Federation
of Accountants.
Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan Belanda sangat
tinggi yang menuntut undang-undang harus disimpan di Belanda, namun Inggris,
Prancis, dan Jerman dapat memakainya, laporan keuangan harus meliputi hal-hal
berikut:
Ø
Neraca
Ø
Laporan laba rugi
Ø
Catatan
Ø
Laporan direktur
Ø
Informasi
lain yang sudah ditentukan
Sebuah laporan arus kas dianjurkakan untuk
disertakan. Catatan harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan
dalam evaluasi dan penentuan hasil dan pemikiran dibalik setiap perubahan
akuntansi. Laporan direktur membahas posisi keuangan menurut tanggal neraca dan
kinerja selama masa keuangan tersebut serta informasi kinerja yang diharapkan
selama tahun keuangan yang baru dan komentar-komentar setiap kejadian pasca
penyusunan neraca. Informasi lain yang telah ditentukan harus mencakup laporan
auditor dan perkiraan keuntungan untuk tahun tersebut.
Laporan keuangan tahunan harus dipresentasikan
pada dasar perusahaan induk dan gabungan. Perusahaan-perusahaan kelompok untuk
tujuan penggabungan merupakan perusahaan yang membentuk sebuah satuan ekonomi
di bawah kendali yang sama. Menurut EU petunjuk, persyaratan laporan berbeda
menurut ukuran perusahaannya. Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit
dan laporan keuangan gaubungan dapat menyusun sebuah laporan laba rugi singkat
dan neraca. Perusahaan menengah harus diaudit, tapi boleh mengeluarkan sebuah
laporan laba rugi singkat. Perusahaan-perusahaan Belanda yang terdaftar harus
menyusun laporan gabungan IFRS.
Pengukuran Akuntansi
Fleksibilitas Belanda terhadap pengukuran
akuntansi sangat nyata dalam izin menggunakan nilai lancar untuk aset berwujud
seperti persediaan dan aset yang bisa didepresiasi. Ketika nilai lancar
digunakan untuk aset-aset tersebut, jumlah laporan laba rugi yang berhubungan,
harga pokok penjualan, dan depresiasi juga dinyatakan dalam nilai yang ada.
Nilai lancar bisa berupa nilai pengganti,
jumlah nilai yang dapat dipulihkan, atau nilai bersih yang dapat dicapai. Nilai
ini diharapkan dapat berlaku secara konsisten, revaluasi perlahan biasanya
tidak diperbolehkan. Revaluasi merupakan pengganti kerugian dengan simpanan
revaluasi dalam ekuitas pemegang saham. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan
nilai lancar harus menyertakan informasi harga perolehan dalam catatannya.
Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan
aturan perhitungan, seseorang akan mengira bahwa ada kesempatan untuk
memanipulasi penghasilan. Selain itu, ada fleksibilitas dalam penyertaan
obligasi masa depan yang mungkin ada. Sebagai contoh, provisi untuk
pemeliharaan berkala dan pemeriksaan besar diizinkan.
5. INGGRIS
Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah
ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan praktik bisnis.
Seiring waktu, secara berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan
susunan dan persyaratan lainnya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas
akuntan dalam penerapan penilaian profesional. Sejak tahun 1970-an, sumber
paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU
Directives, terutama Fourth dan Seventh Directive. Pada
saat yang sama, standar akuntansi dan proses penyusunan standar telah menjadi
lebih otoritatif.
Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah
mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah
profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajian
dari hasil dan posisi keuangan (kebenaran dan kewajaran) juga berasal dari
Inggris. Pemikiran akuntansi profesional dan praktiknya dikirimkan ke
Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua bekas jajahan Inggris termasuk
Hong Kong, India, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Dua sumber utama untuk standar akuntansi
keuangan di Kerajaan Inggris adalah undang-undang perusahaan dan profesi
akuntansi. Kegiatan perusahaan sudah diatur oleh undang-undang perusahaan yang
telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Perusahaan-perusahaan
boleh memilih dari format neraca alternatif dan empat format akun laba dan
rugi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:
1. Pendapatan
dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.
2. Aset
dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara
terpisah.
3. Prinsip
konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan
penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4. Penerapan
kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
5. Prinsip
perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang
dihitung.
Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan
dan memperluas legislasi lebih awal dan diubah pada tahun 1989 untuk
mengakui EU Seventh Directive. Undang-undang ini mengharuskan
adanya penggabungan laporan keuangan. Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris
berikut ini dihubungkan melalui Consultative Committee of Accountancy Bodies
(CCAB), yang dibentuk tahun 1970.
1. The
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. The
Institute of Chartered Accountants in Ireland
3. The
Institute of Chartered Accountants in Scotland
4. The
Association of Chartered Certified Accountants
5. The
Chartered Institute of Management Accountants
6. The
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
Susunan standar Inggris berkembang mulai dari
rekomendasi pada prinsip-prinsp akuntansi hingga pada bentuk Accounting
Standards Steering Committee tahun 1970, selanjutnya berganti nama menjadi
Accounting Standards Committee (ASC). ASC meresmikan Statements on
Standard Accounting Practice (SSAPs) yang dilaksanakan oleh enam dewan
akuntansi, yang semuanya dapat memveto standart tersebut. SSAPs lebih bersifat
rekomendasi dan hanya memiliki sedikit otoritas.
Dearing report, yang dikeluarkan pada tahun
1988 menyatakan ketidakpuasan dengan penyusunan standar yang ada. Undang-undang
tahun 1989 membentuk sebuah Financial Reporting Council (FRC) baru dengan tugas
mengawasi ketiga cabangnya: Accounting Standards Board (ASB), yang digantikan
oleh ASC pada tahun 1990, sebuah Urgent Issues Task Force (UTTF), dan sebuah
Financial Reporting Review Panel.
FRC menyusun kebijakan umum. Badan ini
merupakan badan independen yang anggotanya berasal dari profesi akuntansi,
industri, dan lembaga keuangan. ASB memiliki wewenang mengeluarkan standar
akuntansi dan ASB mengeluarkan Financial Reporting Standards (FRS)
setelah mempertimbangkan komentar-komentar pada Discussion Papers and
Financial Reporting Explosure Drafts (FREDs). ASB dipandu oleh Statement
of Principles for Financial Reporting, sebuah kerangka kerja konseptual
untuk menyusun standar akuntansi. ASB juga membentuk UITF untuk menanggapi
masalah-masalah baru dan memberikan klarifikasi mengenai standar akuntansi dan
regulasi lainnya. Oleh karen itu harus menggunakan IFRS dalam laporan keuangan
gabungan mereka. Peran utama ASB lainnya adalah bermitra dengan IASB dan
penyusun standar lainnya dalam pengembangan IFRS.
Undang-undang tahun 1989 menentukan sanksi
hukum bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi standar akuntansi. FRRP
dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan bisa menginvestigasi
keluhan-keluhan mengenai penyimpangan standar akuntansi. Perusahaan-perusahaan
harus menggunakan kebijakan akuntansi yang paling tepat dengan keadaan tertentu
mereka untuk memberikan sebuah tinjauan yang baik dan benar, dan mereka harus
meninjau kebijakan mereka secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tetaap
berada di jalur yang benar.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di
dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup:
1. Laporan
direktur
2. Akun
laba dan rugi serta neraca
3. Laporan
arus kas
4. Laporan
keseluruhan laba dan rugi
5. Laporan
kebijakan akuntansi
6. Catatan
yang direferensikan dalam laporan keuangan
7. Laporan
auditor
London Stock Exchange mengahruskan
perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk menyertakan laporan sementara tengah
tahun. Perusahaan yang terdaftar juga harus melaporkan pendapatan dasar dan
pendapatan per lembar saham dilusi. Keistimewaan lain laporan keuangan Inggris
adalah bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya
kewajiban laporan keuangan. Companies Act yang menentukan kriteria ukuran
perusahaan. Secara umum perusahaan kecil dan menengah diizinkan juntuk menyusun
akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya, serta
dibebaskan dari penyusunan laporan gabungan.
Penghitungan Akuntansi
Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi
dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun, syarat-syarat
penggunaan metode penggabungan (penyatuan kepentingan di Amerika
Serikat) sangat terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah
metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara
harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang
diakuisisi. FRS 7 menyatakan bahwa harga pasar ditujukan untuk aset-aset dan
kewajiban yang bisa diidentifikasi yang ada pada saat akuisisi, menggambarkan
kondisi pada saat itu.
Metode ekuitas digunakan untuk
perusahaan-perusahaan rekanan dan untuk usaha patungan berbentuk usaha. FRS 23
berhubungan dengan translasi mata uang asing dan memerlukan metode tingkat
penutupan (nilai tukar saat ini) untuk cabang independen dan metode temporal
untuk cabang-cabang yang digabungkan, FRS 23 disejajarkan dengan IFRS.
Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan,
biaya sekarang, atau menggunakan gabungan keudanya. Jadi, revaluasi tanah dan
bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan
dasar penghitungan yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. Namun
dalam praktiknya, beberapa perusahaan Inggris mengapitalisasi biaya
pengembangan. Persediaan (mengacu pada saham) dihitung berdasarkan nilai rendah
atau nilai bersih yang dapat dicapai pada FIFO atau dasar biaya rata-rata; LIFO
tidak bisa.
Pinjaman yang menggantikan risiko dan
penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa
ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi pensiun dan kepentingan pengunduran
diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama
jasa pegawai ditunjukkan. Kerugian bersyarat diakui jika mungkin terjadi dan
bisa diperkirakan dengan akurasi yang tepat. Kesempatan untuk memanipulasi laba
yang terjadi memberikan fleksibilitas yang ada dalam valuasi aset dan bidang
penghitungan lainnya. Perhatian telah diberikan di Inggris untuk “akuntansi
kreatif”, dan apakah penggunaanya untuk menyesatkan alih-alih menginformasikan
telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, ASB memfokuskan
banyak perhatian awalnya untuk memperbaiki penyalahgunaan dalam akuntansi
Inggris. Semua perusahaan Inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih-alih
GAAP Inggris.
SUMBER – SUMBER :
· Choi, Frederick D.S. and Meek, Gary K.
2005. “Akuntansi Internasional”.Edisi Kelima, Buku kedua.Salemba Empat.
Jakarta.
· Heti Triaswati, Arief Wasisto, dan
Mahfud Sholihin. 2004. “Akuntansi Internasional”. Edisi 2005/2006.
BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
