SEJARAH
PEREKONOMIAN DIINDONESIA
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia
adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena
berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan
Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar
benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu jarur dari
Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan
laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah
masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat
(Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut
oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja
dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat
perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai
zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari
berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu,
karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah
mereka.
Sejarah Perekonomian
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Perekonomian Indonesia di Zaman Raja-Raja
Ciri yang menunjukan kejayaan perekonomian Indonesia
adalah munculnya imperium kerajaan. Letak Indonesia yang strategis juga menjadi
faktor utama terlaksananya perekonomian Indonesia. Letak Indonesia yang
dihimpit oleh dua benua, Asia dan Eropa, dan dua samudra, Pasifik dan
Hindia menjadi keberuntungan karena posisi tersebut menjadi tempat pelayaran
niaga antarbenua. Perdagangan dari peradaban-peradaban besar seperti Cina, Romawi,
dan Mesir membangkirkan semangat para penduduk pribumi untuk berdagang.
Pada saat itu, mulai diperkenalkannya uang berupa koin dan emas untuk menunjang
perekonomian. Perekonomian Indonesia semakin melesat setekah ditemukannya
komoditi yang memiliki nilai besar seperti rempah-rempah.
2. Perekonomian Indonesia di Zaman Kolonial
Sebelum Indonesia merdeka ada 4 negara yang menjajah,
diantaranya yaiutu Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Dari negara-negara
yang pernah menjajah Indonesia, Belanda yang sangat banyak menanamkan sistem
perekonomian di Indonesia. Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis.
Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC. Untuk
mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi. Walaupun diberi
hak itu, bukan berarti VOC mempunyai hak seutuhnya terhadap perekonomian Hindia
Belanda. Untuk menjamin hak atas monopoli yang telah ditetapkan, VOC telah
menguasai kota dagang dan jalur pelayaran. VOC juga menetapkan
peraturan-peraturan seperti Verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil
bumi pada VOC) dan Contigenten (pajak hasil bumi) untuk mendukung monopoli
tersebut. Namun , pada tahun VOC bubar karena dianggap gagal dalam
mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada definisit kas
VOC. Karena kegagalan tersebut VOC akhirnya diambil alih oleh Bataafsche
Republiek. Tetapi, Bataafsche tidak dapat bertahan lama karena dihadapkan oleh
kekaucaun dalam keuangannya. Pada akhirnya, Inggris mengambil alih pemerintahan
Hindia-Belanda.
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang
telah 2abad diterapkan oleh Belanda, dengan menetapkan Landrent(pajak tanah).
Dengan sistem tersebut maka masyarakat pribumi akan memiliki uang untuk membeli
barang produk inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern
yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan
alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Pada tahu 1836 atas inisiatif Van Den Bosch sistem
tanam paksa diberlakukan. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi
yang ada permintaannya di pasaran dunia. Padahal sistem tersebut sangat
merugikan bagi masyarakat Indonesia karena sangat menguras tenaga dan keringat
mereka. Sistem ini diwajibkan bagi masyarakat menanam tanaman dan menjual
hasilnya ke pemerintah dan dibayar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah itu.
Namun, dari sisi negatif tersebut terdapat pula sisi positifnya yaitu
masyarakat Indonesia bisa mengenal tata cara menanam tanaman.
Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 Jepang yang
menduduki Indonesia. Terjadi perombakan secara besar-besaran dalam struktur
ekonomi pada masa pemerintahan Jepang. Pada masa kedudukan Jepang
terjadilah bencana kekurangan pangan dan merosot tajamnya kesejahteraan
masyarakat. Selain itu ekspor dan impor macet, sehingga selain kelangkaan
panjang juga terjadi kelangkaan tekstil. Karena tekstil yang didapat adalah
dari impor negara lain ke indonesia. Padahal awalnya Jepang merupakan harapan
baru buat perekonomian Indonesai, namun nyatanya kemiskinan dan kebodohan tetap
merajalela.
3. Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan
rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk
menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang pernah
menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia
tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah
lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga
belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda
melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan
dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan
wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan
antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis
lain seperti EIC milik Inggris.
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC
diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai
“penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh
ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap
gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada
defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan
memakan biaya besar
b. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d. Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun
kas defisit
MASA PASCA KEMERDEKAAN NDONESIA (1945-1950)
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa ini sangatlah
buruk, hal itu disebabkan karena :
1. Inflasi
Inflasi ini dikarenakan adanya mata uang lebih dari
satu yang beredar di masyarakat yang tidak terkendali. Pada saat itu,
pemerintah menyatakan bahwa di Indonesia berlaku 3 mata uang, yaitu mata uang
De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belada, dan mata uang pendudukan
Jepang. Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan yang kertas baru, yaitu
ORI ( Oeng Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. padahal
berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar dapat
mempengaruhi kenikan tingkat harga.
2.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan
November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- Kas Negara kosong
- Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan
MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1957)
Pada masa ini sistem ekonomi menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori
mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha
pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha Cina. hal itu mengakibatkan memburuknya sistem perekonomian
Indonesia karena pengusaha dari pribumi kalah saing dengan pengusaha dari
nonpribumi. Padahal pada saat itu Indonesia masih baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah
ekonomi. Antara lain :
A. Gunting
Syariffudin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950.
B. Program
Benteng (kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswasrawan pribumi dan
mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan asing
C. Nasionalisasi
De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24
tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
D. Sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yaitu penggalangan
kerjasama antara penusaha cina dan pengusaha pribumi.
E. Pembatalan sepihak atas hasil-asil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967)
Pada masa ini Indonesia menjalan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme dimana
yang mengendalikan sistem ekonomi adalah peran pemerintah sepenuhnya secara
dominan. Pada sistem ekonomi tersebut pemerintah yang bertanggung jawab
sepenuhnya kepada keadaan ekonomi. Pemerintah juga mengambil beberapa keputusan
namun keputusan tersebut belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, antara lain :
- Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
- Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah juga belum
dapat memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Seperti Devaluasi yang
dilakukan pada 13 Desember 1965, keputusan yang dilakukan pemerintah untuk
menekan angka inflasi malah berujung pada meningkatnya angka inflasi. Kegagalan-kegagalan
dalam tindakan moneter tersebut diperparah karena pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya. Pemilihan sistem demokrasi terpimpin ini bisa
diartikan bahwa Indonsia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam poltik,
ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya.
MASA ORDE BARU
Masa orde baru merupakan sebutan masa pemerintahan presidan
Soeharto. Pada awal orde baru, stabilitsi ekonomi dan stabilitasi politik
menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan negara dn pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada tahun 1966 tingkat inflasi
kurang lebih 650% per tahun. Pemerintah pada masa orde baru berusaha menurunkan
inflasi dan menstabilkan harga.
Pada masa orde baru ini, pemerintah memilih sistem
ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Sistem
ekonomi campuran merupakan paktek dari salah satu teori Keynes tentang
campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Sistem campuran
ini pemerintah dan swasta saling bekerja dan berinteraksi dalam menyelesaikan
masalah. Pemerintah turut serta dalam kegiatan transaksi ekonomi.
Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin
dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian
pendapatan. Kesempatan kerja, kesemptan berusaha, pertisipasi wanita dan
generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan.
Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia
terjadi juga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pembangunan di
Indonesia hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik
dan sosial yang adil. Selain itu, Indonesia juga mengalami krisis yang
merupakan akibat dari ekonomi global. Harga-harga naik, nilai rupiah melemah
sangat serta timbulnya kekacuan disegala bidang.
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden B.J. Habibie
yang mengawali masa reformasi belum memberikan perubahan yang cukup baik dalam
bidang ekonomi. Kebjakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada
tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkam negara dari keterpurukan
sedangkan banyak persoalan yang harus dihadapi dari masa orde baru yaitu
masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan
mempertahankan kurs rupiah. Dikarenakan presiden terlibat skandal yang
menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat akhirnya kedudukannya digantikan
oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecah adalah
pemulihan ekonomi dan penegakkan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk
mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemun Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebjakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perushaaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1%. Namun, kenijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Pada masa ini juga didirikannya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi). Dalam pelaksanaannya KPK belum dalam memberikan bukti
yang konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal korupsi sangat menganggu
jalannya pembangunan nasional dan banyak para investor yang ragu untuk
berinvestasi di Indonesia karena permasalahan ini.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Hingga Saat Ini
Pada masa kepemimpinan SBY, beliau telah membuat
kebijakan yang kontroversi yaitu dengan naiknya harga BBM, hal ini dikarenakan
naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM tersebut dilakukan untuk meningkatkan
pendapatan Negara. Kebiajakan untuk menaikan harga BBM dilakukan untuk
menyelamatkan pendapat nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diikut sertakan
dengan keluarnya kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung
Tunai) kepada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun,
BLT tersebut tidak berjalan dengan lancer karena tidak sampai ke tangan yang
berhak dan menimbulkan permasalahan social.
Dikit demi sedikit presiden juga mulai memberantas
korupsi, karena korupsi itu merugikan Negara dan juga mengambil hak rakyat. Hal
tersebut sangat mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam penanganan
masalah korupsi ini presiden tidak memancang bulu siapa pun yang berbuat
korupsi dan apapun jabatannya yang melakukan tindak korupsi akan diadili sesuai
undang-undang yang berlaku.
Perekonomian Indonesia saat ini bisa dibilang menganut
sistem liberalis/kapitalis. Hal ini dapat dilihat karena pemerintah membebaskan
rakyatnya untuk beraktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada
akhirnya kaum pemodallah yang memegang kekuasaan penting dalam kegiatan ekonomi
ini, sehingga yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin menjadi lebih
miskin. Sistem perekonomian ini dirasakan belum mampu membuat masyarakat
sejahtera.
Dengan adanya masalah-masalah dalam perekonomian
Indonesia diharapkan pemerintah dapat lebih peka untuk mengatasi masalah ini
agar masyarakat semuany dapat hidup sejahtera. Selain itu, masalah KKN yang
semakin maraknya terjadi yang dapat menghancurkan negara ini bisa dapat diatasi
dengan baik. Seperti halnya mereka yang memakai uang negara, seharusnya uang
tersebut bisa saja digunakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang
tidak mampu, karena dengan seperti itu pemerataan kesejahteraan rakyat bisa
saja terjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar